Wartanet.cloud Situbondo Sabtu 13 Desember 2025: Setiap musim anggaran berakhir, negara selalu tampak sibuk. Alat berat bekerja tanpa henti, papan proyek berdiri berderet, dan pidato pejabat dipenuhi klaim keberhasilan. Tenggat waktu dijadikan dalih percepatan, sementara publik diajak percaya bahwa semua hiruk pikuk itu adalah bentuk pengabdian negara kepada rakyat.
Namun di balik rutinitas tahunan tersebut, ada pola yang nyaris tak pernah berubah. Pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan teknis, melainkan telah menjelma menjadi ritual kekuasaan—ritual yang berulang, mapan, dan diterima secara diam-diam oleh para pelakunya.
Korupsi jasa konstruksi bekerja bukan sebagai anomali, melainkan sebagai bagian dari tata kelola yang cacat. Ia lahir dari pertemuan antara kewenangan anggaran yang besar, pengawasan yang longgar, dan budaya politik yang mempersonalisasi kekuasaan. Dalam kondisi seperti itu, proyek publik kehilangan makna dasarnya sebagai alat pelayanan, lalu berubah menjadi ladang distribusi keuntungan.
Di atas kertas, prosedur pengadaan tampak rapi dan legal. Namun praktiknya sering kali telah ditentukan sejak awal. Kompetisi menjadi formalitas, spesifikasi teknis disesuaikan, dan standar kualitas dinegosiasikan. Negara hadir secara administratif, tetapi absen secara moral.
Fenomena ini paling terasa di daerah. Hubungan antara penguasa lokal dan pelaku usaha kerap tidak dibangun atas dasar profesionalisme, melainkan loyalitas dan transaksi. Anggaran publik diperlakukan sebagai sumber daya politik, bukan amanah rakyat. Yang diperebutkan bukan kualitas hasil, melainkan akses dan kedekatan.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik semacam ini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa, melainkan sebagai risiko jabatan. Korupsi dinormalisasi lewat bahasa-bahasa halus, lewat pengingkaran formal, dan lewat solidaritas diam-diam di dalam sistem. Publik disuguhi citra kesalehan birokrasi, sementara praktiknya berjalan sebaliknya.
Ketika transparansi keuangan diperkuat dan teknologi pengawasan diperkenalkan, sistem korupsi tidak runtuh. Ia menyesuaikan diri. Modus berganti, jalur berubah, dan aktor disamarkan. Inilah bukti bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada lemahnya etika kekuasaan.
Berulang kali penindakan hukum membuktikan satu hal: tak ada kekuasaan yang sepenuhnya kebal. Namun setiap kasus yang terbongkar sering kali diperlakukan sebagai kisah individual—bukan sebagai gejala struktural. Penangkapan menjadi tontonan, sementara sistem yang memungkinkan kejahatan itu terus hidup nyaris tak tersentuh.
Di titik inilah negara menghadapi krisis kejujuran. Pembangunan dipuja, tetapi cara mencapainya diabaikan. Infrastruktur berdiri, namun kepercayaan publik runtuh perlahan. Jalan mungkin terbentang, gedung mungkin megah, tetapi fondasi moral penyelenggaraan negara semakin rapuh.
Peringatan Hari Anti Korupsi pun kerap terjebak dalam simbolisme. Spanduk dibentangkan, slogan diucapkan, tetapi keberanian untuk membongkar relasi kuasa tetap minim. Tanpa reformasi politik yang serius, tanpa penataan ulang relasi antara kekuasaan dan anggaran, upaya pemberantasan korupsi berisiko menjadi ritual tahunan tanpa daya ubah.
Meski demikian, kritik harus terus disuarakan. Sebab diam adalah bentuk persetujuan paling berbahaya. APBD dan APBN bukanlah milik mereka yang sedang berkuasa, melainkan titipan rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara etis, bukan sekadar administratif.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab negara bukanlah seberapa cepat proyek selesai, melainkan apakah pembangunan itu dijalankan dengan kejujuran. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi monumen kemunafikan yang berdiri di atas kelelahan rakyat.
Penulis: Eko Febrianto
Ketua Umum LSM SITI JENAR
(Red/Tim-Biro Siti Jenar Group Multimedia)
