SURABAYA, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026) – Komisi VI DPR RI menempatkan penguatan sektor kemaritiman sebagai salah satu agenda strategis dalam pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses di Provinsi Jawa Timur. Melalui forum yang digelar di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Surabaya, Jalan Perak Timur Nomor 620, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, DPR RI menghimpun seluruh pemangku kepentingan BUMN maritim guna mengevaluasi sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat ekosistem transportasi laut nasional.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum koordinasi yang mempertemukan pemerintah dan perusahaan-perusahaan pelat merah yang selama ini memegang peranan penting dalam pembangunan konektivitas nasional. Mulai dari sektor kepelabuhanan, pelayaran, penyeberangan, galangan kapal, hingga pengelolaan aset negara dibahas secara terpadu sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi sektor maritim Indonesia.
Rangkaian kunjungan kerja diawali sejak pagi hari. Rombongan Komisi VI DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 Gate 5 pada pukul 07.00 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Surabaya menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-322 yang lepas landas pukul 08.50 WIB. Setibanya di Bandar Udara Internasional Juanda pada pukul 10.25 WIB, rombongan melakukan transit di VIP Room sebelum melaksanakan salat Jumat dan makan siang bersama.
Agenda utama dimulai pukul 13.00 WIB melalui forum bertema “Peran Strategis BUMN dalam Pengembangan Transportasi Laut, Infrastruktur Pelabuhan serta Konsolidasi BUMN Galangan Kapal Dalam Mendukung Ekosistem Maritim Nasional.”
Tema tersebut menggambarkan keseriusan Komisi VI DPR RI dalam mengawal pembangunan sektor kemaritiman sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembahasan diarahkan pada berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan kualitas layanan transportasi laut, percepatan pembangunan dan modernisasi pelabuhan, penguatan industri galangan kapal nasional, hingga optimalisasi sinergi antarlembaga dan antar-BUMN guna menciptakan sistem logistik nasional yang semakin efisien dan kompetitif.
Dalam forum tersebut, Komisi VI DPR RI menerima pemaparan dan berdiskusi langsung dengan Eselon I Badan Pengelola BUMN, Managing Director PT Danantara Asset Management, Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Kehadiran seluruh BUMN strategis tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bersama DPR RI tidak hanya berfokus pada capaian masing-masing perusahaan, tetapi juga membangun kolaborasi yang mampu menghasilkan sistem transportasi dan logistik nasional yang lebih terintegrasi. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarpulau, menekan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, mendukung aktivitas perdagangan, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian khusus adalah konsolidasi BUMN galangan kapal nasional. Langkah tersebut dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan industri perkapalan dalam negeri, memperbesar kapasitas produksi kapal nasional, memperkuat rantai pasok industri maritim, meningkatkan daya saing produk nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap industri perkapalan luar negeri.
Komisi VI DPR RI juga menegaskan bahwa penguatan industri maritim tidak dapat dipisahkan dari peran BUMN sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Sebagai komisi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap bidang perdagangan, perindustrian, investasi, persaingan usaha, koperasi, UMKM, standardisasi nasional, perlindungan konsumen, dan Badan Usaha Milik Negara, Komisi VI berkepentingan memastikan seluruh kebijakan pemerintah serta pengelolaan BUMN berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kunjungan kerja reses ini, DPR RI berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi terkini BUMN sektor kemaritiman, berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, serta kebutuhan kebijakan yang harus segera diperkuat agar Indonesia mampu memanfaatkan potensi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan pelabuhan modern, meningkatkan kualitas transportasi laut nasional, memperkuat industri galangan kapal, memperluas konektivitas antardaerah, serta membangun sistem logistik nasional yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global.
Setelah seluruh agenda selesai, rombongan Komisi VI DPR RI dijadwalkan kembali ke Jakarta pada pukul 18.00 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-313 dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 Gate 5 sekitar pukul 19.40 WIB.
Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa penguatan sektor maritim tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut konsolidasi kelembagaan, peningkatan daya saing industri nasional, dan penguatan peran BUMN sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia. Dengan sinergi yang semakin kuat antarperusahaan negara, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem transportasi laut yang modern, pelabuhan yang kompetitif, industri perkapalan yang mandiri, serta ekosistem maritim yang menjadi fondasi menuju Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia.
(Red/Tim)
