Wartanet.cloud Situbondo, Jatim — Jum’at 5 September 2025: Ketegangan politik dan birokrasi di Kabupaten Situbondo kembali mencuat menjelang dimulainya pelaksanaan proyek-proyek jasa konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Tokoh Aktivis Anti korupsi sekaligus pemerhati kebijakan publik, Eko Febrianto, mengingatkan keras agar Bupati Situbondo saat ini tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama seperti yang pernah dialami pendahulunya.
Eko menyampaikan pernyataan itu usai diwawancara sejumlah awak media pada Jum’at sore (5/9). Menurutnya, munculnya riak dan kecurigaan dari berbagai elemen masyarakat terhadap dua isu besar, yakni rotasi pejabat eselon II dan III serta dimulainya tahapan proyek pengadaan jasa konstruksi, harus dijawab dengan langkah konkret yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam paparannya, Eko menegaskan bahwa proyek-proyek APBD seharusnya direncanakan dengan matang dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menyebutkan, salah satu landasan hukum penting adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya, Dan yang Terbaru juga ada perpres 46/2025.
“Pengadaan itu harus mengacu pada kebutuhan nyata daerah, bukan pada kepentingan segelintir pihak. Harus direncanakan dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis, bersaing, dan adil. Jangan sampai praktik kongkalikong yang hanya menguntungkan pihak tertentu justru menghancurkan pemerintahan di kemudian hari,” ujar Eko.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses pengadaan tidak hanya berhenti pada aspek administratif, melainkan juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan cara itu, pemerintah bisa memperoleh masukan dari warga sekaligus membuktikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
“Kalau memang tidak ada titipan, ayo buktikan dengan membuka ruang partisipasi publik dan menjalankan pengawasan ketat. Libatkan Inspektorat, BPK, bahkan masyarakat sipil. Jangan sampai ada penyimpangan yang mengulang kisah kelam pemerintahan sebelumnya,” tambahnya.
Eko juga tidak segan mengingatkan Bupati Rio secara langsung terkait tagline yang selalu digaungkan: “Tak Congocoah ben Tak Co’ngeco’ah” yang berarti tidak mau berbohong dan tidak mau mencuri. Menurutnya, tagline itu bukan sekadar jargon kampanye, melainkan janji moral yang harus diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan.
“Jangan pernah ingkari ikrar itu. Rakyat Situbondo butuh bukti, bukan sekadar ucapan,” katanya dengan nada tegas, sembari menekankan pentingnya menjaga integritas pemerintahan di mata publik.
Selain soal proyek, Eko juga menyoroti mutasi pejabat eselon II dan III yang menuai sorotan tajam masyarakat. Ia mengingatkan kembali janji kampanye Bupati yang berkomitmen melaksanakan rotasi secara terbuka dan selektif, bahkan sempat berjanji akan menayangkan proses seleksi secara live agar publik dapat menyaksikan.
“Janji itu masih kami ingat. Bahwa pejabat yang dipilih harus punya integritas, kompetensi, dan jaringan yang luas. Tapi sekarang yang terjadi malah dipanggil satu persatu ke pendopo. Ini ada apa? Apa transparansi sudah ditinggalkan?” sindirnya.
Menurut Eko, mutasi pejabat sejatinya harus selaras dengan visi-misi kepala daerah dan kebutuhan organisasi. Namun, hal itu tidak boleh dipengaruhi faktor kedekatan pribadi, titipan politik, maupun kepentingan kelompok tertentu. Penempatan pejabat harus didasarkan pada rekam jejak, kinerja, serta kualifikasi pendidikan dan pangkat.
“Kalau pejabat dipilih hanya karena kedekatan atau titipan, maka birokrasi kita akan rapuh. Dampaknya bukan hanya bagi ASN, tapi juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang buruk,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Eko memberikan peringatan keras kepada penguasa saat ini. Ia menegaskan, apabila praktik pengadaan proyek maupun mutasi pejabat disalahgunakan, maka dirinya siap berdiri di barisan terdepan untuk mengkritisi bahkan berhadapan langsung dengan pemerintah daerah.
“Jangan salahkan kami jika akhirnya turun ke jalan atau bersuara lebih keras. Kami hanya ingin Situbondo benar-benar maju, bukan kembali terjebak dalam lingkaran kesalahan lama,” pungkasnya.
Pernyataan keras Eko Febrianto ini mencerminkan masih tingginya sensitivitas publik terhadap integritas pemerintahan di Situbondo. Masyarakat menunggu apakah janji-janji perubahan benar-benar diwujudkan, atau justru akan kembali menyaksikan pengulangan sejarah kelam yang pernah terjadi sebelumnya.
(Red/Tim-Biro Siti Jenar Group Multimedia Situbondo Jatim)
