Wartanet.cloud Situbondo, 9 Juli 2025: Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, kritik pedas datang dari para aktivis senior yang menyoroti rendahnya daya serap anggaran tahun 2025. Kondisi ini dianggap sangat mengkhawatirkan karena dapat berdampak langsung pada potensi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung pada Rabu siang di Gedung DPRD Situbondo. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menyampaikan keresahan mereka secara langsung di hadapan anggota Komisi DPRD. Salah satu tokoh sentral dalam aksi ini, Amirul Mustafa, menyampaikan bahwa lemahnya realisasi belanja APBD Situbondo menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan saat ini.
“Baru pemerintahan kali ini, daya serap belanja sangat rendah. Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya pembangunan yang terganggu, tapi kepercayaan pemerintah pusat pun bisa lenyap. DAK bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih siap,” tegas Amirul dalam forum audiensi di ruang Komisi II DPRD Situbondo.
Lebih lanjut, Amir menuding bahwa rendahnya daya serap anggaran ini bukan semata persoalan teknis, melainkan juga akibat ego kepemimpinan pemerintahan baru yang enggan melanjutkan program-program peninggalan pemerintahan sebelumnya. Ia juga mengkritisi ketidakharmonisan dalam pengambilan keputusan di internal eksekutif, yang berdampak pada stagnasi banyak program prioritas.
“Pemerintah harus ingat, anggaran itu bukan sekadar angka di kertas, tetapi menyangkut harapan masyarakat,” imbuhnya dengan nada kecewa.
Tak hanya menyoroti eksekutif, para aktivis juga mendesak DPRD Situbondo untuk lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Menurut Amir, legislatif harus menjadi penjaga kepentingan rakyat, bukan menjadi bagian dari kekuasaan.
“Dewan jangan hanya jadi wakil penguasa. Mereka itu digaji rakyat, dipilih rakyat. Jadi seharusnya menjadi corong kami, bukan corong pemerintah,” ucapnya.
Senada dengan itu, Eko Febrianto, Ketua Umum LSM SITI JENAR, turut menyuarakan kekesalannya terhadap sikap pasif DPRD. Aktivis asal Besuki ini menilai anggota dewan lebih banyak disibukkan dengan urusan pribadi dan kelompoknya, bahkan terindikasi terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek aspirasi dan pokok-pokok pikiran (pokir).
“Ini jelas menimbulkan konflik kepentingan. Mereka seharusnya fokus mengawasi pemerintah, bukan malah ikut-ikutan bermain proyek,” tandas Eko.
Ia juga mempertanyakan mengapa hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 35 persen, itupun sebagian besar hanyalah untuk belanja pegawai. Di tengah tekanan ekonomi masyarakat yang tinggi dan kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, kelambanan pemerintah dianggap sangat tidak peka terhadap kondisi rakyat.
Dalam forum audiensi yang berlangsung hingga sore hari di ruang Komisi III DPRD, para aktivis menyampaikan tujuh poin penting sebagai catatan serius bagi Pemkab dan DPRD:
1. DPRD harus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara aktif terhadap eksekutif dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025.
2. Realisasi anggaran semester pertama baru menyentuh 35 persen dan mayoritas hanya belanja pegawai.
3. Masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
4. Belanja yang belum dialokasikan seharusnya segera disesuaikan dalam perubahan sebelum PAPBD.
5. Menjelang tahun ajaran baru, masyarakat sangat membutuhkan anggaran pendidikan untuk anak-anak mereka.
6. DPUPP harus segera merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan tahun ini.
7. Jika ada ketidaksesuaian dalam perencanaan teknis, seharusnya dilakukan revisi dalam perubahan anggaran sebelum PAPBD.
Pantauan media menyebutkan bahwa sejumlah anggota Komisi III DPRD dan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPP) turut hadir dalam pertemuan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Situbondo menanggapi kritik dan desakan para aktivis tersebut.
Sementara itu, tekanan publik terhadap legislatif dan eksekutif dipastikan akan terus menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran daerah.
(Redaksi / Tim Biro Sitijenarnews Group – Situbondo Jatim)
