Wartanet.cloud Situbondo – Senin, 28 Juli 2025 — Sebanyak 15 warga Desa Kembangsari, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, mendatangi Kantor Kecamatan Jatibanteng untuk menyuarakan keresahan mereka atas ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Aksi ini berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dengan pengawalan pihak keamanan dan perhatian penuh dari berbagai unsur pemerintahan.
Aksi warga dipicu oleh keluhan yang bermula dari seorang janda berusia 56 tahun yang mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial, meskipun hidup dalam kondisi ekonomi sangat memprihatinkan. Bersama enam warga lainnya, ia mendatangi kediaman Ketua RT 09, Subawi (juga dikenal sebagai Pak Basor), dan mempertanyakan alasan di balik ketidakterlibatannya sebagai penerima bantuan beras. Mereka menilai pembagian bansos tidak adil dan tidak berpihak pada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Bedeh oreng mateh e pa olle” (Orang yang sudah meninggal justru dapat bantuan), ucap beberapa warga dalam Bahasa Madura, menyoroti ironi dalam proses penyaluran bansos.
Merespons desakan warga, Ketua RT Subawi segera menghubungi Kepala Dusun Krajan, Ghazali, dan Sekretaris Desa (Sekdes), Moh. Kholil, untuk meminta penjelasan. Namun Sekdes hanya menjawab singkat bahwa data tersebut berasal dari pemerintah pusat, dan jika ada ketidakpuasan, sebaiknya ditanyakan ke pihak yang lebih berwenang.
Kekecewaan warga pun memuncak, hingga akhirnya dilakukan aksi ke kantor kecamatan. Mereka menuntut adanya perbaikan data dan sistem distribusi bansos yang dianggap tidak akurat dan sarat ketimpangan.
Banyak Bantuan Salah Sasaran, Termasuk untuk yang Sudah Meninggal:
Dalam audiensi di kantor kecamatan, warga menyampaikan bahwa masih banyak penerima bantuan sosial yang sebetulnya tidak layak mendapatkannya, bahkan beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Fakta ini dibenarkan oleh perangkat desa yang turut hadir dalam pertemuan, yaitu Sekdes Moh. Kholil, Perangkat Desa Muksid, dan Kepala Dusun Ghazali. Mereka mengungkap bahwa setidaknya ada 7 orang yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima bansos.
Tokoh masyarakat Desa Kembangsari sekaligus praktisi hukum, Taufik Hidayah, SH, turut mendampingi warga dalam aksi tersebut. Ia menyatakan bahwa kesalahan penyaluran bansos ini mencerminkan lemahnya akurasi data DTKS, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan.
“Perlu dilakukan validasi data dan verifikasi faktual di lapangan agar bantuan tepat sasaran. Data DTKS ini harus diperbarui secara berkala agar bisa mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini,” tegas Taufik Hidayah.
Pihak Kecamatan dan Keamanan Tanggap;
Menanggapi keluhan warga, Camat Jatibanteng menyatakan apresiasinya terhadap partisipasi masyarakat dalam menyuarakan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Ia mendukung penuh upaya validasi dan verifikasi ulang terhadap DTKS agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Camat (Sekcam), Rudi, menyampaikan bahwa data DTKS saat ini tidak bisa diakses secara langsung oleh kecamatan. Keterbatasan akses ini disebut menjadi salah satu kendala dalam proses verifikasi dan evaluasi penerima bantuan di tingkat lokal.
Kapolsek Jatibanteng yang turut hadir dalam pertemuan itu mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas desa selama proses advokasi dan perbaikan data berlangsung. Danramil Jatibanteng, yang diwakili oleh Babinsa Kembangsari, juga menyampaikan hal serupa—meminta agar warga tidak terpancing emosi dan tetap mengedepankan musyawarah.
Dihadiri Pihak Intel dan Tokoh Pemerintah Desa:
Pertemuan ini juga turut dipantau oleh pihak intelijen dari Polres Situbondo, mengingat tingginya sensitivitas isu bansos di tengah masyarakat. Keberadaan mereka bertujuan untuk memastikan tidak adanya potensi gangguan keamanan selama proses dialog berlangsung.
Dari unsur desa yang hadir, selain Sekdes dan Kadus, tampak juga Perangkat Desa Muksid yang aktif berkomunikasi dengan warga untuk menjembatani penyampaian aspirasi ke pihak kecamatan.
Seruan Perubahan dan Keadilan Sosial;
Aksi warga Kembangsari di Kecamatan Jatibanteng menjadi cerminan nyata dari permasalahan struktural dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Ketika warga miskin terabaikan dan yang meninggal justru masih menerima bantuan, hal ini menandakan adanya urgensi reformasi sistem DTKS agar benar-benar bisa menjadi fondasi kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran.
Warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti laporan ini dengan langkah konkret, dimulai dari verifikasi data, pencabutan data fiktif, hingga penyusunan ulang daftar penerima berdasarkan kondisi riil di lapangan. Jika tidak, potensi gejolak sosial di tingkat desa hanya tinggal menunggu waktu.
(Red/Tim)
