Wartanet.cloud Surabaya Jawa Timur Kamis 28 Agustus 2025: Proyek Pavingisasi dan saluran yang berlangsung di Tambak Wedi baru GG 12, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran,kota Surabaya yang di kerjakan oleh CV VITA SARI JAYA , menuai kontroversi tajam ditengah masyarakat, proyek yang tidak mencantumkan nilai anggaran serta waktu pengerjaan, Dinilai telah melanggar berbagai ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan APBD.
Pantauan langsung di lokasi menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak memiliki papan informasi sebagaimana mestinya, padahal papan nama proyek merupakan bagian penting dalam prinsip transparansi penggunaan anggaran publik, Nilai kontrak dan Durasi pengerjaan.
banyak pelaksanaan proyek yang menyimpang dari aturan dan terkesan dibiarkan begitu saja,tidak adanya papan proyek dan rambu-rambu yang tidak dipasang adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip keselamatan dan transparansi publik.
proyek seperti ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari pihak kelurahan dan instansi teknis terkait. Menurutnya, setiap proyek yang bersumber dari APBD ataupun APBN Wajib mengikuti Standard Operasional yang diatur dalam Undang-Undang, baik dari segi administratif maupun teknis.
Pemerintah Kota Surabaya harus segera turun tangan dan meng-evaluasi pelaksanaan proyek di tambak Wedi GG 12, ini bukan sekedar kelalaian teknis,tapi mencerminkan buruknya manajemen pengerjaan proyek di lapangan.
Mengacu pada peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD wajib menyertakan informasi secara terbuka melalui papan nama proyek,termasuk Nama kegiatan, Lokasi, Nilai kontrak, masa kerja,serta nama pelaksana dan pengawas.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan,belum ada keterangan Resmi dari pihak kelurahan tambak Wedi maupun Dinas terkait di pemerintahan kota Surabaya, publik berharap agar proyek tersebut segera di Periksa Dan di Perbaiki agar tidak menjadi Preseden Buruk dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan.
(Red/Tim)
