Wartanet.cloud Situbondo Jatim: Senin malam lalu, sebanyak 77 kontraktor di Situbondo, diundang ke Pendopo Kabupaten Situbondo. Pengundangnya, Plt Kepala DPUPP, Abdul Kadir Jaelani, SSos, MSi. Agendanya cuma satu.
Agenda tunggal percepatan pelaksanaan proyek fisik, di pendopo, pastilah sebuah sinyal. Dengan sisa waktu tutup buku tinggal sekitar 2 minggu saja, rasanya tidak mungkin proyek-proyek fisik itu selesai tepat waktu, sehingga perlu dipercepat. Atau dengan kata lain, para kontraktor harus menjadi “Bandung Bandawasa” untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa.
Tak heran jika kemudian Bupati Rio Wahyu Prayogo, harus turun gelanggang ke pekerjaan tehnis. Tapi tunggu, kita tak bisa semata-mata menyalahkan kontaktor dalam kasus potensi gagalnya proyek fisik tidak selesai tepat waktu. Menurut penulis, tidak selesai tepat waktu hanya muara, persoalan pokoknya ada di hulu. Tepatnya ketika proyek-proyek APBD Induk 2025, dipaksakan masuk ke APBD-Perubahan.
Tapi bisa dipahami juga, setiap kepala daerah ingin meninggalkan legacy. Sekaligus keinginan mengocok ulang kue proyek yang sebelumnya disebut-sebut jadi ranah kepala daerah lama.
Persolannya, ini adalah proyek fisik. Dengan masa tayang lelang rata-rata September dan masa kerja mulai Oktober, berat untuk selesai tepat waktu di 25 Desember 2025.
Apalagi nilai proyek banyak yang dari miliaran hingga belasan miliar bahkan puluhan miliar. Bayangkan, dengan volume pekerjaan sebesar itu harus selesai dalam jangka waktu 3 bulan.
Selain harus berbagi SDM karena semua pekerjaan harus selesai dalam 3 bulan (belum lagi pekerjaan non kontraktual dan swakelola), kondisi alam juga tidak diperhitungkan. Oktober sampai Desember, tinggi-tingginya curah hujan. Dan itu pasti mengganggu keberlangsungan pekerjaan.
Itulah sebabnya dari dulu pekerjaan-pekerjaan fisik (terutama yang volume dan anggarannya besar) dimasukkan dan dilaksanakan di APBD induk. Tapi kita tak bisa menyalahkan Bupati Rio karena memang dia tidak punya pengalaman dan latar belakang tehnis.
Kalau memang mau tetap disalahkan, adalah ketidakmampuannya, memilih pejabat yang tidak punya latar belakang dan pengalaman tehnis di DPUPP. Akibatnya dia tidak mendapat masukan yang memadai. Dengan segala kekurangmampuannya, Bupati masih memberi posisi yang istimewa. Plt diperpanjang dua kali plus tambahan posisi sebagai Sekretaris DPUPP. Sangat istimewa!
Ini sekaligus satu bukti lagi, Bupati tidak merdeka dari intervensi. Meski tidak kompeten, Bupati tak punya kuasa untuk mengganti. Jadi pernyataan tidak akan menerima titipan pejabat dari siapapun, termasuk dari kultur, bisa dikatakan “abang-abang lambe”.
Selain dihantui denda dan temuan BPK (karena tak mungkin pekerjaan volume besar yang dikerjakan tergesa-gesa akan sesuai), para kontraktor juga terancam tidak dibayar pada akhir tahun karena pekerjaan belum selesai. Untuk yang terakhir ini, bisa disiasati.
Untuk mendapatkan SPM dan SP2N, pekerjaan yang tidak selesai, bisa direkayasa selesai 100% dalam Berita Acara Serah Terima. Dinas dan Bupati akan tutup mata karena menjadi bagian dari pemicu kesalahan. Jika itu terjadi, kita ternyata masih tinggal kelas!
(Moh Hanif Situbondo Jatim)
