Wartanet.cloud Bondowoso, Rabu 15 Oktober 2025: Upaya penyelesaian konflik berkepanjangan antara PTPN I Regional 5 dengan masyarakat penggarap di kawasan Ijen, Kecamatan Sempol, akhirnya menunjukkan hasil positif. Dalam forum mediasi yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Bondowoso, Rabu siang (15/10/2025), kedua pihak sepakat untuk menempuh langkah damai dan membuka jalan menuju penyelesaian yang berkeadilan.
Mediasi yang berlangsung lebih dari dua jam itu dihadiri langsung oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bondowoso, meliputi Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 0822, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan.
Selain unsur pemerintahan, hadir pula manajemen PTPN I Regional 5, Perhutani, serta perwakilan masyarakat dan kepala desa dari wilayah Ijen dan Sempol.
Kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah di forum ini menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mengakhiri konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Suasana rapat berlangsung terbuka, penuh dialog, dan mengedepankan semangat rekonsiliasi.
“Kami ingin semua persoalan ini berakhir dengan damai dan bermartabat. Tidak boleh ada lagi konflik antara perusahaan dan masyarakat. Semua harus diatur dengan jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Nasim Khan usai pertemuan.
Politisi asal Dapil Situbondo–Bondowoso–Banyuwangi ini menegaskan bahwa perdamaian di kawasan Ijen adalah kepentingan bersama. Selain menjaga stabilitas sosial, langkah ini juga penting untuk mendorong keberlanjutan investasi dan kesejahteraan petani penggarap yang selama ini menggantungkan hidup di lahan perkebunan.
“PTPN dan masyarakat harus menjadi mitra, bukan lawan. Jika semua pihak beritikad baik, saya yakin Ijen bisa kembali kondusif,” tambahnya.
Dari pihak perusahaan, Manager PTPN I Regional 5 Kebun Blawan, Bambang Trianto, menjelaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap semua opsi penyelesaian yang disepakati bersama. Ia menyebutkan bahwa saat ini ada dua skema yang sedang dibahas.
Pertama, pola kerja sama pengelolaan pertanaman antara PTPN dan masyarakat, sebagaimana diusulkan oleh Kepala Desa Sumberrejo dan kelompok tani setempat.
Kedua, pengembangan kebun kopi secara swakelola oleh PTPN, dengan menyiapkan lahan relokasi yang layak bagi masyarakat penggarap yang terdampak, melalui sistem Kerja Sama Operasional (KSO).
“Kami memahami bahwa masyarakat Ijen sudah lama menggantungkan hidup di sini. Karena itu, kami pastikan tidak ada yang kehilangan hak penghidupan. Semua akan dijalankan sesuai mekanisme yang disepakati bersama,” terang Bambang.
Dalam forum itu, masyarakat Ijen juga diberi kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan mereka secara terbuka. Beberapa perwakilan petani menyampaikan bahwa mereka mendukung langkah pemerintah dan PTPN untuk mencari jalan damai, asalkan hasil kesepakatan bisa direalisasikan secara nyata di lapangan.
“Kami tidak ingin lagi ada ketegangan. Kalau bisa bekerja sama, kami siap. Yang penting lahan kami jelas dan tidak ada lagi ancaman pengusiran,” ujar Abdullah, salah satu petani asal Dusun Kampung Baru, Sempol.
Data lapangan yang dihimpun oleh Tim Investigasi Siti Jenar Group Multimedia menunjukkan bahwa PTPN I Regional 5 mengelola lahan seluas 7.856,86 hektar di wilayah Sempol/Ijen. Dari total itu, sekitar 200 hektar merupakan areal investasi kopi arabika, meliputi sejumlah afdeling seperti Jampit, Gending Waluh, Kampung Baru, hingga Watucapil.
Sementara itu, lahan garapan masyarakat kategori TTAD (Tanaman Tahun Akan Datang) tahun 2025 mencapai 159,95 hektar dengan jumlah penggarap sebanyak 306 orang.
Angka tersebut menjadi dasar penting bagi Forkopimda untuk menetapkan langkah lanjutan, termasuk verifikasi lapangan dan pemetaan ulang status lahan. Tim terpadu akan dibentuk dalam waktu dekat yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, PTPN, dan perwakilan masyarakat.
“Forkopimda akan terus memantau dan memastikan proses ini berjalan sesuai hasil kesepakatan. Kami ingin penyelesaian ini tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru,” ujar Bupati Bondowoso di hadapan awak media.
Kesepakatan damai yang dicapai hari ini dinilai sebagai pencapaian penting setelah bertahun-tahun konflik antara masyarakat dan PTPN tak kunjung selesai. Pendekatan musyawarah yang digagas Forkopimda bersama DPR RI dianggap sebagai langkah paling bijak dibandingkan pendekatan konfrontatif yang hanya memperpanjang ketegangan.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Forkopimda. Ini langkah nyata negara hadir di tengah masyarakat,” ujar tokoh masyarakat Sempol, yang juga turut hadir dalam mediasi.
Di akhir pertemuan, seluruh pihak menyepakati beberapa poin penting: menghentikan sementara aktivitas yang berpotensi memicu konflik, menjaga situasi kondusif di lapangan, dan membentuk tim kerja lanjutan yang akan mengawal proses penyelesaian hingga tahap akhir.
Forkopimda Bondowoso menegaskan akan menggelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan setiap keputusan memiliki payung hukum yang kuat dan berlandaskan data faktual.
Dengan adanya kesepahaman ini, masyarakat Ijen kini menatap babak baru kehidupan yang lebih tenang dan pasti. Mereka berharap agar kerja sama dengan PTPN benar-benar mampu membawa kesejahteraan, bukan sekadar janji di atas kertas.
“Yang kami harapkan cuma satu, damai dan bisa bekerja tanpa takut. Kalau ini benar-benar jalan, kami sangat berterima kasih,” tutur seorang petani lain yang hadir di akhir forum.
Langkah mediasi yang difasilitasi Forkopimda ini menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah daerah Bondowoso dalam mengakhiri konflik agraria lama di kawasan Ijen. Kesepakatan damai hari ini bukan hanya menandai akhir dari ketegangan, tetapi juga menjadi awal baru bagi kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah secara berkelanjutan.
(Redaksi / Tim Biro Siti Jenar Group Bondowoso – Jawa Timur)
