Wartanet.cloud Situbondo, Jatim – Senin 15 September 2025:Ratusan warga bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Siti Jenar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Situbondo, Jawa Timur, Senin (15/09/2025). Aksi tersebut membawa dua tuntutan utama: penutupan pabrik stockpile di Banyuglugur serta penertiban aktivitas tambang SIPB yang dinilai merugikan masyarakat.
Dalam orasinya, salah satu tokoh aksi, Sumyadi Yatim Wiyono, menyoroti keberadaan stockpile yang dinilai tidak layak karena lokasinya berada di tengah pemukiman warga dan tepat berdampingan dengan rumah ibadah.
“Kalau musim hujan, stockpile itu bau. Kiri masjid, kanan pemukiman warga, selatan juga pertanian. Kami minta pemerintah turun tangan, lindungi rakyat,” tegas Sumyadi di depan massa.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Situbondo Wawan Setiawan menjelaskan bahwa izin operasional stockpile diterbitkan melalui sistem perizinan nasional OSS (Online Single Submission), sehingga tidak sepenuhnya berada dalam kendali daerah.
Namun, Pemkab Situbondo, kata Wawan, tetap menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan membentuk tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satpol PP untuk melakukan pengecekan.
“Kami sudah turun dan melakukan klarifikasi. Ada rekomendasi seperti penambahan tembok pelindung, pemasangan jaring (faranet), dan penyiraman serbuk agar tidak beterbangan. Pengusaha juga menyanggupi saran tersebut,” jelas Wawan.
Sekda menegaskan bahwa meskipun izin berlaku selama lima tahun, pemerintah daerah akan memastikan operasional tidak melanggar aturan dan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat.
Selain masalah lingkungan, Eko Febrianto, Ketua Umum LSM Siti Jenar, menyoroti persoalan lain yang dinilai merugikan daerah, mulai dari dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang dengan izin SIPB.
Menurutnya, aktivitas tambang yang tidak terkontrol justru memicu kerusakan jalan di berbagai tingkatan kabupaten, provinsi, hingga nasional yang kemudian berdampak pada meningkatnya kecelakaan lalu lintas serta membebani APBD untuk biaya perbaikan.
“Yang dirugikan masyarakat, bukan hanya dari sisi keselamatan, tapi juga dari sisi ekonomi daerah. Tambang SIPB ini tidak menyumbang PAD, malah membuat PAD terkuras untuk perbaikan infrastruktur,” tegas Eko.
Massa aksi juga ditemui Wakil Ketua DPRD Situbondo, Andi Handoko, yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Menurutnya, DPRD tidak bisa serta-merta mengambil keputusan tanpa melihat langsung kondisi lapangan.
“Besok kami akan turun langsung ke lokasi stockpile bersama anggota dewan lainnya. Aspirasi warga akan kami bawa ke rapat resmi,” ujar Andi.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi hingga siang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, memastikan jalannya aksi tetap tertib dan kondusif, sesuai dengan ketentuan penyampaian pendapat di muka umum.
Menanggapi isu kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan yang dilewati kendaraan tambang, Kapolres menyampaikan bahwa berdasarkan data resmi, angka kecelakaan di Situbondo masih lebih rendah dibanding daerah tetangga seperti Probolinggo.
“Kalau disebut angka kecelakaan tinggi, saya rasa tidak juga. Tapi benar, ada keluhan warga soal jalan berlubang akibat kendaraan berat. Itu ranahnya Pemkab untuk menanganinya,” jelas Kapolres.
Eko Febrianto juga menegaskan bahwa aksi ini murni menyuarakan aspirasi masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan pelantikan Satgas Anti Premanisme yang digelar Pemkab beberapa waktu lalu.
“Aksi ini murni memperjuangkan keluhan masyarakat. Tidak ada sangkut pautnya dengan Satgas. Sayangnya, banyak framing negatif di media sosial yang menyudutkan gerakan kami,” tandasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Situbondo bersama aparat penegak hukum perlu melakukan evaluasi serius terhadap izin-izin tambang yang diduga menyimpang dari ketentuan, baik terkait titik koordinat maupun kewajiban pajak.
Pantauan awak media menunjukkan bahwa aksi berjalan damai dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri secara tertib.
Eko berharap aksi ini menjadi momentum bagi Pemkab Situbondo untuk berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan industri yang dinilai merusak lingkungan dan infrastruktur.
(Red/Tim Biro Siti Jenar Group Multimedia)
